Insiden terjadi di tengah kericuhan demonstrasi akhir Agustus 2025. Sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob meninggalkan rombongan, lalu kendaraan polisi tersebut melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan hingga tewas. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan jadi pemicu tambahan gelombang protes di berbagai kota.
Langkah etik pertama: Sidang KKEP memutus PTDH untuk Kompol Kosmas Kaju Gae sebagai penanggung jawab lapangan. Beberapa personel lain juga diproses etik, termasuk sopir rantis yang mengemudi saat kejadian.
Putusan Etik: Apa yang Diputus & Mengapa Penting
PTDH untuk Kompol Kosmas mengirim sinyal bahwa institusi mengakui pelanggaran etik berat dalam tata kelola pengamanan aksi. Meski keputusan ini disambut sebagai langkah awal, sorotan publik belum reda—karena rangkaian pertanggungjawaban pidana (jika ada) dan pemulihan keluarga korban masih ditunggu.
Hari ini, Bripka Rohmat menjalani sidang etik di Gedung TNCC, Mabes Polri. Kompolnas menyoroti pertanyaan kunci: mengapa rantis meninggalkan rombongan dan mengapa tetap melaju di area rawan massa. Jawaban atas ini akan menentukan arah sanksi berikutnya dan rekomendasi perbaikan SOP.
Reaksi Publik: Demo Terus Jalan
Meski ada sanksi etik, aksi mahasiswa dan jejaring sipil masih berlangsung. BEM SI menggelar aksi di depan DPR/MPR RI dengan tema kritik kebijakan dan akuntabilitas aparat; tuntutan utama: usut tuntas, hentikan kekerasan berlebih, dan buka kanal dialog yang terukur.
Gelombang aksi ini berkait dengan isu yang lebih lebar—transparansi politik dan perlindungan hak sipil—yang sudah mencuat sejak akhir Agustus. Pemantauan independen atas pengamanan aksi mutlak agar tragedi serupa tak terulang.
Dampak & Apa Berikutnya
Institusi: PTDH menjadi preseden, tapi publik menilai baru langkah awal. Perlu audit SOP pengamanan demo, terutama soal kendaraan taktis di ruang sipil.
Proses etik-pidana: Hasil sidang Bripka Rohmat hari ini akan jadi tolok ukur konsistensi akuntabilitas. Jika temuan kuat, publik menunggu langkah pidana selain etik.
Ruang dialog: Dengan demonstrasi berlanjut, pemerintah & DPR perlu jalur komunikasi formal dan target perbaikan yang bisa diverifikasi publik.
