Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan dan Transisi Pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya pada 15 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, ia menegaskan pentingnya menghormati perjuangan para pendahulu bangsa dan menyatukan visi menuju Indonesia berdaulat.
Prabowo menyampaikan rasa hormat kepada seluruh presiden terdahulu, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo, atas kontribusi mereka dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ia menilai transisi kepemimpinan berjalan mulus dan demokratis, menjadi contoh stabilitas politik yang dihargai oleh dunia internasional.
Kinerja 299 Hari: Ekonomi, Investasi, dan Penyelamatan Anggaran
Dalam laporan kinerja 299 hari pemerintahannya, Prabowo memaparkan sejumlah capaian ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tercatat 5,12 %. Angka ini menunjukkan tren positif meski kondisi global penuh ketidakpastian.
Selain itu, realisasi investasi semester I-2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut berhasil menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja. Prabowo menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah mampu menarik kepercayaan investor domestik maupun asing.
Tak kalah penting, pemerintah juga menyelamatkan sekitar Rp 300 triliun anggaran negara. Dana ini dialihkan dari pos-pos yang dianggap tidak produktif untuk kemudian dipergunakan bagi program strategis yang langsung menyentuh rakyat.
Program Andalan: Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama pidato. Prabowo menyampaikan bahwa dalam waktu kurang dari satu tahun, program ini telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak prasekolah, serta ibu hamil dan menyusui setiap harinya.
Lebih jauh, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan generasi muda, tetapi juga menciptakan 290 ribu lapangan kerja. Program ini melibatkan sekitar satu juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan lokal. Infrastruktur pendukung berupa lebih dari 5.800 Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi, memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.
Prabowo bahkan membandingkan dengan Brasil, negara yang dikenal memiliki program serupa. Brasil membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat setiap hari, sementara Indonesia mampu menggapai setengah target itu hanya dalam 299 hari.
Tantangan Korupsi, Bansos Tepat Sasaran, dan Indonesia Berdaulat
Presiden juga tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang dihadapi bangsa. Salah satunya adalah praktik korupsi dan kebocoran kekayaan nasional atau yang disebut sebagai net outflow of national wealth. Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh larut menyalahkan masa lalu, melainkan harus fokus mencari solusi nyata.
Untuk itu, pemerintah memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih data penerima manfaat.
Di bidang pangan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi bergantung penuh pada impor. Ia menyampaikan bahwa kini Indonesia mampu mengekspor beras dan jagung, dengan cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton. Capaian ini menjadi bukti nyata upaya kedaulatan pangan yang selama ini didengungkan.
Komitmen Pemerintah: Melangkah Tegas Hadapi Masa Depan
Prabowo menutup pidatonya dengan pesan kuat mengenai bahaya praktik “serakahnomics” atau ekonomi serakah, terutama di sektor pangan. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan bisa maju jika segelintir pihak terus mengeksploitasi kekayaan alam untuk keuntungan pribadi.
Komitmen pemerintah, menurutnya, adalah membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Visi besar yang ditekankan adalah menjadikan Indonesia merdeka secara politik, ekonomi, dan sosial, sesuai dengan semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
